Oleh: Irvin Razad Aminuddin
Ada kalanya sebuah bangsa kehilangan sejarahnya bukan karena arsipnya musnah atau monumennya dihancurkan. Sejarah perlahan menghilang justru ketika ingatan kolektif bergeser. Ketika sebuah nama yang dahulu begitu lekat dengan satu peristiwa atau tokoh, tiba-tiba memiliki makna baru, sementara makna lamanya terlupakan.
Itulah yang saya rasakan ketika mendengar tiga huruf: PSI.
Hari ini, mayoritas masyarakat mengenal PSI sebagai Partai Solidaritas Indonesia. Partai politik yang berdiri pada 2014 itu kini dipimpin Kaesang Pangarep dan menjadi salah satu wajah politik generasi baru. Tidak ada yang salah dengan keberadaan partai tersebut. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak mendirikan partai politik, menentukan nama, serta membangun identitasnya sesuai ketentuan hukum.
Namun, bagi saya, persoalannya tidak sesederhana itu.
Jauh sebelum Partai Solidaritas Indonesia lahir, republik ini telah mengenal Partai Sosialis Indonesia. Partai itu didirikan Sutan Sjahrir pada 12 Februari 1948. Dalam sejarah politik Indonesia, tiga huruf PSI bukan sekadar singkatan administratif. Ia adalah identitas sebuah partai yang lahir dari pergulatan intelektual, idealisme, dan keyakinan bahwa demokrasi harus dibangun melalui pendidikan politik, kebebasan berpikir, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Sutan Sjahrir bukan hanya seorang ketua partai. Ia adalah salah satu pendiri republik, Perdana Menteri pertama Indonesia, dan negarawan yang pemikirannya masih dikaji hingga hari ini. Ia mungkin bukan politikus dengan massa terbesar, tetapi sedikit yang membantah bahwa pengaruh intelektualnya sangat besar dalam perjalanan bangsa.
Karena itu, saya memandang singkatan PSI memiliki nilai historis yang tidak bisa dipisahkan dari nama Sutan Sjahrir.
Sayangnya, sejarah tidak selalu kalah oleh kekuasaan. Ia sering kali kalah oleh lupa.
Hari ini, coba tanyakan kepada pelajar, mahasiswa, bahkan sebagian masyarakat umum, “Apa itu PSI?” Hampir dapat dipastikan jawaban pertama adalah Partai Solidaritas Indonesia. Sangat sedikit yang akan menyebut Partai Sosialis Indonesia. Bahkan mungkin banyak yang baru mengetahui bahwa singkatan tersebut telah ada puluhan tahun sebelum partai politik masa kini berdiri.
Bagi sebagian orang, ini hanyalah soal tiga huruf. Bagi saya, ini adalah soal memori bangsa.
Saya tidak sedang mempersoalkan legalitas penggunaan nama oleh Partai Solidaritas Indonesia. Negara telah mengesahkannya, dan secara hukum persoalan itu selesai. Akan tetapi, hukum tidak selalu menjawab pertanyaan mengenai etika sejarah.
Bukankah ada nama-nama tertentu yang begitu lekat dengan perjalanan bangsa sehingga semestinya dibiarkan menjadi bagian dari warisan sejarah?
Kita tentu akan merasa janggal jika suatu hari lahir partai baru yang menggunakan singkatan identik dengan organisasi atau partai yang memiliki tempat penting dalam sejarah nasional, lalu perlahan publik melupakan makna aslinya. Persoalan utamanya bukan pada hak memakai nama, melainkan pada hilangnya konteks sejarah yang menyertainya.
Bangsa yang besar selalu berusaha menjaga ingatan kolektifnya. Bukan karena masa lalu harus disakralkan, melainkan karena sejarah adalah fondasi identitas. Ketika identitas itu memudar, generasi berikutnya kehilangan jejak untuk memahami bagaimana republik ini dibangun.
Saya tidak mengajak siapa pun untuk menolak keberadaan Partai Solidaritas Indonesia. Saya juga tidak sedang membandingkan ideologi, program, ataupun tokoh-tokohnya dengan Partai Sosialis Indonesia. Yang saya pertanyakan hanyalah satu hal sederhana: apakah kita cukup peduli terhadap warisan sejarah bangsa?
Bagi saya, PSI seharusnya selalu mengingatkan kita kepada Sutan Sjahrir terlebih dahulu, baru kemudian kepada partai politik yang lahir pada era reformasi. Bukan karena partai lama harus lebih diutamakan, melainkan karena sejarah tidak boleh dikalahkan oleh popularitas masa kini.
Sebab ketika sebuah bangsa mulai lupa pada sejarahnya, yang hilang bukan sekadar nama. Yang hilang adalah penghormatan terhadap orang-orang yang pernah meletakkan batu pertama bagi republik ini.
Yang juga menarik untuk direnungkan adalah bagaimana sejarah sering kali kalah oleh arus informasi. Di era digital, sebuah nama akan lebih mudah dikenali karena sering muncul di media sosial, mesin pencari, atau pemberitaan sehari-hari. Akibatnya, identitas yang lebih baru perlahan menutupi identitas yang lebih lama. Bukan karena sejarahnya tidak penting, melainkan karena ruang untuk mengingatnya semakin sempit.
Fenomena ini seharusnya menjadi perhatian, terutama bagi dunia pendidikan dan politik. Sejarah politik Indonesia tidak dimulai pada era reformasi, apalagi pada satu atau dua dekade terakhir. Republik ini dibangun melalui perdebatan gagasan yang panjang, melibatkan tokoh-tokoh dengan latar belakang pemikiran yang beragam. Salah satu di antaranya adalah Sutan Sjahrir yang memilih jalan demokrasi, rasionalitas, dan penghormatan terhadap kebebasan berpikir ketika bangsa ini masih mencari bentuknya.
Saya percaya bahwa penggunaan sebuah nama atau singkatan memang dapat dibenarkan secara hukum. Namun, di atas hukum ada tanggung jawab moral untuk menjaga kesinambungan ingatan sejarah. Sebuah bangsa akan kehilangan arah apabila generasi mudanya hanya mengenal tokoh-tokoh yang sedang populer, tetapi tidak lagi mengenal mereka yang meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa.
Karena itu, menurut saya, perdebatan mengenai singkatan PSI sesungguhnya bukan tentang siapa yang berhak menggunakannya. Perdebatan ini adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sejarah. Apakah sejarah hanya akan menjadi catatan di perpustakaan yang sesekali dibuka, atau tetap hidup dalam kesadaran publik sebagai bagian dari identitas nasional. Saya memilih yang kedua. Sebab menghormati sejarah bukan berarti menolak perubahan, melainkan memastikan bahwa setiap perubahan tidak menghapus jejak orang-orang yang lebih dahulu membangun negeri ini.(*)
