Muara Enim – Ratusan Miliyar rupiah di gelontorkan sejak kepemimpin H. Kalammudin Djinab S.H. hingga H. Muzakir Sai Sohar untuk membangun jalan lingkar kota Muara Enim Mulai dari simpang Sungai Tebu kawasan Islamic Center dan simpang empat Desa Kepur menuju jalan trans sosial. Saat ini di zaman kepemimpinan PJ Bupati Kurniawan AP, M.Si jalan tersebut dilalui angkutan batubara.
Dari pantauan awak media beberapa Minggu terakhir dan sempat viral di YouTube infopool , jalan kabupaten mulai dari simpang trans sosial menuju simpang empat Desa Kepur ramai berjajar angkutan batubara bermuatan, sedangkan di jalan Islamik Center Angkutan batubara kosong memilih jalan pintas di sana.
Kejadian ini membuat tak nyaman warga kota Muara Enim, bermacam masalahpun muncul mulai dari debu hingga perilaku sopir yang ugal-ugalan dan sempat terjadi blokade oleh warga desa Muara Harapan.
Syerin Apriandi Aktivis Muara Enim sekaligus Inisiator Poros Baru di dampingi oleh koordinator Lapangan Poros Baru Ary Asnawi menduga ketidak kondusifan kota Muara Enim akibat ramainya angkutan batubara saat ini. Diduga dimulai dari konpirasi oknum- oknum kepala dinas pendatang yang tidak memiliki empati kepada masyarakat lokal.
“Inilah yang dinamakan menampar muka Bupati, mereka berlindung dengan nama dispensasi, bohonglah kebijakan tidak ada kepentingan,” ujarnya keras.
Selanjutnya, dirinya meminta kepada PJ Bupati Kurniawan AP, MS.i menyetop seluruh aktivitas angkutan batubara dari simpang trans sosial ke simpang empat Desa Kepur, jalan dalam kota Muara Enim, kawasan Islamic Center demi kenyamanan masyarakat, dan menganti oknum kepala dinas pendatang yang mensuport kegiatan Angkutan tersebut. “Saya meminta dengan hormat kepada Sdr Kurniawan selaku PJ Bupati Muara Enim stop aktivitas angkutan batubara dalam kota, apa tidak berpikir menambang di bibir kota, sebagai putra daerah saya minta oknum – oknum dinas yang bermain mata untuk dicopot dari jabatannya ” pintanya tegas.
Di tambahkan kembali oleh Ary Asnawi alias Awi Sosmed bahwa menurut dirinya muncul dugaan KKN pada dispensasi tersebut dengan dasar dugaan pernyataan Gubenur Sumsel yang menyatakan bahwa dispensasi diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen membangun jalan tranportasi sendiri. “Saya meminta kepada APH untuk segera mendalami dispensasi tersebut apakah terjadi tindak pidana sogok menyogok, atau janji-janji di belakang yang telah disepakati. Dan kepada Aktivis Sumsel untuk terus mengawal kecurigaan kami tersebut,” pintanya. (f/team)
