JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data kader partai yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas pernyataan pejabat BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik ikut terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan hingga kini surat yang dikirim DPP PDIP belum mendapat tanggapan dari BGN. Menurut dia, permintaan data tersebut bertujuan memastikan tidak ada kader partainya yang mengambil keuntungan dari program yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Surat yang dikirim DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui SPPG,” kata Hasto kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).
Hasto menegaskan, apabila informasi dari BGN terbukti benar, partainya akan melakukan evaluasi dan penertiban secara internal terhadap kader yang terlibat.
“Karena yang menyampaikan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai mengirimkan surat agar kami dapat melakukan langkah-langkah koreksi dan penertiban di internal,” ujarnya.
Ia menambahkan, PDIP telah memiliki kebijakan yang melarang seluruh kader maupun anggota partai memanfaatkan program pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi, termasuk dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Partai sudah mengambil kebijakan bahwa setiap anggota dan kader dilarang terlibat dalam proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Hasto mengatakan, hingga kini PDIP masih menunggu respons resmi dari BGN. Jika permintaan data tersebut tetap tidak dijawab, partainya akan kembali melayangkan surat susulan.
“Kalau belum ada jawaban, nanti kami kirim surat yang kedua,” kata Hasto.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dijalankan melalui jaringan SPPG di berbagai daerah. Pernyataan BGN mengenai dugaan keterlibatan sejumlah partai politik dalam proses pengadaan menjadi perhatian publik dan memicu langkah klarifikasi dari PDIP. (*)
