Jakarta – Pemerintah menegaskan harga BBM bersubsidi tidak akan naik meskipun harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter sejak 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian harga pasar akibat lonjakan harga minyak dunia dan tekanan pada biaya pengadaan energi.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar, sedangkan pemerintah tetap melindungi masyarakat melalui subsidi energi.
“Harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan harga pasar yang ada,” kata Bahlil. Ia juga menegaskan bahwa harga Pertalite dan Biosolar bersubsidi tetap dipertahankan.
Menurut keterangan pemerintah dan Pertamina, penyesuaian harga dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah global, konflik geopolitik di Timur Tengah, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Dampak Terhadap Masyarakat
Meskipun tidak menyentuh BBM bersubsidi, kenaikan Pertamax diperkirakan memberikan tekanan cukup besar kepada kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi. Untuk kendaraan dengan tangki 40 liter, biaya pengisian penuh Pertamax kini mencapai sekitar Rp650 ribu, naik sekitar Rp158 ribu dibandingkan sebelum kenaikan harga.
Sejumlah pengamat menilai kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite yang lebih murah. Jika perpindahan konsumsi terjadi secara besar-besaran, beban subsidi energi pemerintah dapat meningkat dan antrean BBM subsidi berpotensi bertambah panjang.
Kenaikan harga juga menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat yang sebelumnya sudah menghadapi kenaikan suku bunga dan berbagai kebutuhan pokok. Beberapa media ekonomi bahkan menyebut kelompok kelas menengah sebagai pihak yang paling terdampak oleh kebijakan ini.
Pemerintah: Dampak Inflasi Relatif Terbatas
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi nasional relatif terbatas.
Menurut Purbaya, Pertamax tidak digunakan secara dominan untuk angkutan umum maupun distribusi logistik sehingga efek langsung terhadap harga barang dan jasa tidak sebesar jika BBM subsidi mengalami kenaikan.
Pemerintah dan DPR saat ini juga tengah mengkaji berbagai bentuk stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat pasca-kenaikan harga BBM nonsubsidi. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan.
Tantangan ke Depan
Sejumlah ekonom mengingatkan bahwa meskipun dampak inflasi jangka pendek diperkirakan terbatas, kenaikan harga BBM nonsubsidi tetap dapat menurunkan konsumsi rumah tangga kelompok menengah. Selain itu, jika harga minyak dunia terus bertahan tinggi, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar akibat meningkatnya kebutuhan subsidi energi.
Karena itu, pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan kondisi ekonomi nasional sebelum mengambil langkah lanjutan terkait kebijakan energi maupun perlindungan daya beli masyarakat.(Dn)
