Oleh : Irvin Razad Aminuddin
Dalam politik, sebuah kalimat terkadang memiliki daya ledak yang lebih besar daripada sebuah kebijakan. Ia dapat mengubah arah percakapan publik, menggeser fokus pemberitaan, bahkan memengaruhi cara masyarakat memandang seorang pemimpin.
Itulah yang terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto menggunakan istilah “londo ireng” dalam salah satu pidatonya pada Juli 2026. Dalam hitungan jam, potongan pidato itu menyebar luas di berbagai platform digital. Frasa tersebut menjadi tajuk pemberitaan media, memancing beragam tafsir, sekaligus melahirkan perdebatan yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, hingga warganet.
Terlepas dari siapa yang dimaksud dalam pidato itu, polemik tersebut menyisakan pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar makna sebuah istilah. Bagaimana seharusnya seorang presiden merespons kritik dalam negara demokrasi?
Pertanyaan itu layak diajukan karena posisi seorang presiden berbeda dengan aktor politik lainnya. Presiden bukan hanya pemimpin pemerintahan, tetapi juga simbol negara. Setiap pernyataan yang disampaikan membawa bobot politik yang jauh lebih besar dibandingkan ucapan pejabat lain. Apa yang diucapkan tidak berhenti sebagai opini pribadi, melainkan dibaca sebagai sikap resmi dari pemegang mandat tertinggi pemerintahan.
Dalam ilmu komunikasi politik, situasi semacam itu dijelaskan melalui model komunikasi yang diperkenalkan Harold D. Lasswell. Rumusnya sederhana, tetapi hingga kini masih menjadi salah satu fondasi kajian komunikasi: “Who says What in Which Channel to Whom with What Effect.” Lasswell mengingatkan bahwa sebuah pesan tidak pernah dinilai hanya dari isinya. Siapa yang berbicara, kepada siapa pesan itu ditujukan, melalui media apa disampaikan, serta dampak yang ditimbulkan sama pentingnya dengan substansi pesan itu sendiri.
Teori tersebut menjelaskan mengapa ucapan seorang presiden selalu mendapat perhatian lebih besar. Kalimat yang mungkin dianggap biasa ketika diucapkan oleh warga biasa dapat memiliki konsekuensi politik yang luas ketika keluar dari mulut kepala negara. Pasar merespons, media mengulas, pendukung membela, pengkritik menanggapi, dan masyarakat membangun persepsinya masing-masing.
Dalam konteks itu, komunikasi politik bukan sekadar perkara memilih kata yang tepat. Ia juga menyangkut kemampuan menjaga kepercayaan publik.
Demokrasi pada dasarnya memang menyediakan ruang bagi perbedaan pendapat. Pemerintah berhak menjelaskan kebijakannya. Masyarakat berhak mempertanyakan keputusan pemerintah. Hubungan keduanya tidak dibangun atas dasar saling membenarkan, melainkan melalui proses saling menguji argumentasi di ruang publik.
Karena itu, kritik tidak seharusnya selalu dipahami sebagai bentuk permusuhan. Tidak sedikit kritik lahir dari kegelisahan masyarakat terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Ada kritik yang datang dari akademisi melalui hasil penelitian, ada yang muncul dari laporan media, ada pula yang berasal dari organisasi masyarakat sipil maupun warga yang merasakan langsung dampak suatu kebijakan.
Tentu, tidak semua kritik benar. Ada kritik yang dibangun di atas informasi yang keliru, bahkan ada yang sengaja memelintir fakta. Dalam situasi seperti itu, pemerintah bukan hanya berhak, tetapi juga berkewajiban memberikan klarifikasi. Yang menjadi pembeda adalah cara klarifikasi tersebut disampaikan.
Pengalaman di banyak negara demokrasi menunjukkan bahwa pemerintah cenderung memperoleh kepercayaan lebih besar ketika memilih menjawab substansi kritik dibandingkan memperdebatkan identitas pengkritiknya. Penjelasan yang didukung data, argumentasi yang runtut, serta keterbukaan terhadap pertanyaan publik biasanya lebih efektif meredakan polemik daripada respons yang memindahkan perhatian dari isu pokok.
Di sinilah komunikasi seorang presiden menjadi sangat menentukan. Setiap pilihan kata dapat memperluas ruang dialog, tetapi juga dapat mempersempitnya. Setiap respons dapat membangun kepercayaan, tetapi dapat pula memunculkan kesan bahwa kritik dipandang sebagai ancaman. Karena itu, kehati-hatian dalam berkomunikasi bukan semata persoalan etika, melainkan juga bagian dari tata kelola pemerintahan.
Polemik mengenai istilah “londo ireng” memperlihatkan bagaimana satu frasa mampu menggeser pusat perhatian publik. Alih-alih terus membahas substansi kebijakan, ruang diskusi justru dipenuhi perdebatan mengenai makna istilah tersebut dan kepada siapa pernyataan itu diarahkan. Dalam perspektif komunikasi politik, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa cara menyampaikan pesan sering kali sama pentingnya dengan pesan itu sendiri.
Bagi seorang presiden, kritik sesungguhnya bukan hanya ujian terhadap sebuah kebijakan. Kritik juga menjadi ujian terhadap kepemimpinan. Kemampuan mendengar, menjelaskan, dan merespons secara proporsional merupakan bagian dari kualitas seorang pemimpin demokratis. Publik tidak selalu menuntut pemerintah mengubah setiap kebijakan yang dikritik. Yang lebih sering diharapkan adalah kesediaan pemerintah menjelaskan alasan di balik setiap keputusan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, masyarakat juga memikul tanggung jawab yang tidak kalah penting. Kebebasan berpendapat tidak identik dengan kebebasan menyebarkan informasi yang tidak benar. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta akan memperkaya diskusi publik. Sebaliknya, fitnah dan disinformasi justru mengaburkan persoalan yang semestinya diselesaikan.
Hubungan antara pemerintah dan rakyat pada akhirnya bukanlah hubungan yang harus selalu diwarnai pertentangan. Kritik dan jawaban atas kritik merupakan bagian dari siklus yang wajar dalam demokrasi. Melalui proses itulah kebijakan diuji, keputusan dievaluasi, dan kepercayaan publik dibangun.
Polemik “londo ireng” mungkin akan berlalu seiring bergantinya agenda politik nasional. Namun, perdebatan yang ditinggalkannya menyampaikan pelajaran yang lebih luas.
Dalam demokrasi, kekuatan seorang pemimpin tidak hanya tercermin dari kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kualitas percakapan publik.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi ruang dialog yang memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.(IRZ)
