Siaran Pers The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jakarta, 5 Oktober 2021
Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 76 dimeriahkan dengan pameran alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di sekitar Istana Merdeka. Menyoroti hal ini, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute, Nuri Resti Chayyani, mengatakan sudah sepatutnya Pemerintah menunjukkan wujud realisasi kinerja anggaran pertahanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan memamerkan alutsista TNI, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (5/10).
Nuri mengatakan, pameran alutsista ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik akan keamanan sebagai warga negara. Mengingat anggaran yang digunakan untuk pembelian alutsista tersebut tidak sedikit jumlahnya, diharapkan TNI dapat secara maksimal memberikan hak keamanan kepada masyarakat.
“Walaupun pada tahun 2021 sudah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran, hal tersebut masih perlu dilakukan pada tahun anggaran 2022. Hal ini penting mengingat pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat, termasuk di Indonesia, Kementerian Pertahanan juga perlu melanjutkan kegiatan prioritas yang strategis untuk pemulihan ekonomi dan sekaligus memelihara kestabilan pertahanan Indonesia.” jelas Nuri.
Beberapa output prioritas yang tetapkan sebagai bentuk kontribusi pemulihan ekonomi nasional menurut Nota Anggaran Tahun 2021 antara lain: 1) Dukungan Pengadaan Alutsista sebesar Rp9.305,1 miliar; 2) Modernisasi dan Hawat Alutsista TNI AD Rp2.651,8 miliar untuk pengadaan material dan alutsista strategis dan untuk perawatan alutsista Arhanud, overhaul pesawat terbang dan heli angkut sebesar Rp1.236,6 miliar. TNI AL sebesar Rp3.751,2 miliar, antara lain untuk pengadaan patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra laut, serta Rp4.281,1 miliar untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista dan komponen pendukungnya. TNI AU sebesar Rp1.193,5 miliar, antara lain untuk pengadaan penangkal serangan udara (PSU) dan material pendukung, serta pemeliharaan dan perawatan pesawat; 3) pembangunan jalan inspeksi pengamanan perbatasan, serta 4) peningkatan kesejahteraan prajurit utamanya pembangunan rumah dinas prajurit.
“Dengan demikian, Nota Anggaran Tahun 2021 sebaiknya menjadi cerminan untuk RAPBN Tahun Anggaran 2022 agar tetap optimal dalam pelaksanaan belanja negara berdasarkan tugas dan fungsi TNI. Peningkatan anggaran perlu berfokus pada perbaikan alat-alat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian hilangnya kapal selam Nanggala pada bulan April 2021 yang lalu.” tambah Nuri.
Informasi terbaru, berdasarkan rencana APBN tahun anggaran 2022 yang telah disepakati, anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp134,1 triliun, meningkat sebesar 11,6 persen dari outlook 2021. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program dukungan manajemen, pelaksanaan tugas TNI, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, kebijakan dan regulasi pertahanan, modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan, pembinaan sumber daya pertahanan, serta program riset, industri, serta pendidikan tinggi pertahanan.
“Pembiayaan untuk program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan hanya sekitar 32 persen dari total anggaran dan sisanya, 68 persen untuk manajemen dan sumber daya manusia. Hal ini juga menjadi sorotan publik. Peralatan yang canggih dan dapat bertahan lama perlu dimaksimalkan untuk mendukung tugas dan fungsi TNI,” tutup Nuri.
Nuri Resti Chayyani
nurirestic@theindonesianinstitute.com
