Banyuasin – DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin, menyoroti kualitas pembangunan gedung TP PKK Banyuasin yang menelan anggaran kurang lebih 2 Milyar Rupiah.
Meski gedung belum digunakan, namun terlihat pada beberapa bagian telah mengalami retak khususnya pada lantai parkiran.
Indo Sapri Ketua DPD JPKP Banyuasin mengaku telah melayangkan surat kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
Surat dengan Nomor 129 /JPKP/BA/2022 tertanggal 04 Februari 2022 guna mempertanyakan peran dan fungsi PPK dan PPTK dalam proyek tersebut.
“Hasil investigasi kami untuk yang kasat mata saja lantai bagian parkir sudah retak-retak meskipun belum terpakai, mungkin jika di investigasi lebih lanjut akan banyak temuan-temuan lain dalam proyek tersebut”. Ungkap Indo Sapri melansir banyuasin.sumsel.today, Sabtu (12/2/2021)
Indo pun menyorot peran dan fungsi PPK dan PPTK dalam proyek tersebut layak dipertanyakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
“Kami merasa kecewa sampai saat ini surat konfirmasi kami belum juga ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin”, Lanjutnya
“Berdasarkan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik pihak terkait wajib menjawab konfirmasi dari DPD JPKP Banyuasin demi tegaknya demokrasi dan juga mendukung Program Banyuasin Terbuka dari Bupati Banyuasin.” Tutup Indo (BS/banyuasin.sumsel.today)
