BANYUASIN, proletarmedia.com— Anggota DPRD Banyuasin Arisa Lahari bersama enam anggota DPRD lainnya dari daerah pemilihan (Dapil) IV kembali melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Agenda kali ini reses ke-3 masa persidangan I yang dimulai 20 sampai 25 November 2023 di Kabupaten Banyuasin dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.
Adapun di dapil 4 meliputi Kecamatan Muara Padang, Muara Sugihan, Air Salek, dan Makarti Jaya. Para anggota dewan di dapil itu, yakni Herawati (FP-Golkar), Damang Wahyuni (FP-Golkar), Emi Sumitra (FPKB), Arisa Lahari (FPDI-P), Daspini (FP-Nasdem), Darwani (FP-Gerindra) dan Sarnubi (FPKS).
Mereka melakukan tatap muka dengan masyarakat di lokasi terpisah secara individu.
Seperti Arisa Lahari mencakup lima desa/Kelurahan yang dikunjungi.
Anggota DPRD Banyuasin Arisa Lahari menjelaskan hasil dari dirinya turun kelapangan menemui konstituen di Lina desa banyak aspirasi yang diusulkan seperti di Desa Bintaran terkait perbaikan jembatan penghubung desa bintaran dusun 5, panjang 12 lebar 3 Meter. Pembuatan balai desa,
pembuatan teras mushollah nurul iman dan
Pembuatan gedung camat.
“Didesa ini usulan masyarakat akan saya akomodir untuk dibahas dalam paripurna bersama mitra kerja OPD terkait,”katanya
Selanjutnya, ia juga menyerap aspirasi masyarakat di Desa Salek Mukti. Adapun yang menjadi pokok permasalahan pengerasan jalan fasilitas berbatasan desa salek jaya ke enggal rejo.
“Kemudian, Desa salek agung minta bantuan sapi. Perbaikan jalan sekolah ( jalan sayap ). pengerasan, perbaikan, dan rehab jalan poros dan Mobil ambulance,”sambung dia
Tidak sebatas itu, Arisa juga bertatap muka dengan masyarakat di Desa Tirta kencana
persoalan Bantuan tiang lampu karena tiang lampu sudah rapuh, Parit sudah dangkal jadi mohon pengerukan. Pengerukan jalan sekunder. Tanggul diperbaiki. Perbaikan jalan poros Dan perbaikan jembatan tirta mulya, jembatan smp.
Terakhir di Kelurahan makarti jaya.perbaikan flapon kantor camat makarti jaya.
Pembuatan gedung PKK.
Dan bantuan kelompok tani dan bantuan entok dan kambing untuk peternakan.
“Usulan yang menjadi skala prioritas tentu akan diperjuangkan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah, namun Pemda terkait usulan tersebut direalisasikan secara bertahap,”pungkasnya.(BST)
