Jakarta – Gelombang aksi mahasiswa kembali mewarnai Ibu Kota pada Jumat (19/6/2026). Sejumlah organisasi kemahasiswaan menggelar demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, hingga sekitar Istana Negara dengan membawa berbagai tuntutan terkait kondisi ekonomi, kebijakan publik, dan isu demokrasi.
Aksi yang terpusat di Kompleks Parlemen Senayan diikuti oleh sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti. Massa aksi menyuarakan tuntutan yang mereka sebut sebagai “Tritura Rakyat”, mulai dari perbaikan kondisi ekonomi, evaluasi kinerja pejabat publik, hingga penguatan supremasi sipil.
Dalam seruan aksinya, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan pemborosan anggaran negara, mengevaluasi sejumlah program strategis pemerintah, serta menolak kebijakan yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat keamanan.
DPR Buka Ruang Dialog
Menanggapi rencana demonstrasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan pimpinan DPR siap menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung.
Menurut Dasco, DPR tidak mempermasalahkan aksi penyampaian pendapat selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.
“Besok memang ada rencana ditemui oleh pimpinan DPR,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menegaskan bahwa DPR membuka ruang komunikasi agar aspirasi mahasiswa dapat didengar dan dibahas secara langsung oleh pimpinan parlemen.
Ribuan Personel Disiagakan
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kelancaran lalu lintas selama aksi berlangsung, aparat kepolisian mengerahkan 4.263 personel gabungan yang ditempatkan di sejumlah titik strategis di Jakarta Pusat, termasuk kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Istana Negara.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan pendapat secara damai dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Sampaikan pendapat dengan damai, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum, serta menghormati masyarakat lain yang sedang beraktivitas,” ujar Erlyn.
Soroti Kondisi Ekonomi dan Kebijakan Publik
Aksi mahasiswa kali ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah persoalan nasional. Selain isu ekonomi seperti harga bahan pokok dan BBM, demonstran juga menyoroti transparansi penggunaan anggaran negara, efektivitas program pemerintah, serta perlindungan terhadap ruang demokrasi dan kebebasan sipil.
Dengan DPR yang menyatakan kesediaannya menerima perwakilan massa aksi, mahasiswa berharap tuntutan yang mereka bawa tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret oleh pemerintah dan parlemen.(*/DH)
