Jakarta – Pemerintah Provinsi Bali mulai menjajaki berbagai skema pembiayaan inovatif guna mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan Gubernur Bali I Wayan Koster ke Balai Kota Jakarta, Selasa (4/8/2026). Dalam pertemuan itu, Koster berdiskusi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai penerapan obligasi daerah dan berbagai model creative financing yang telah dikembangkan Pemprov DKI.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Ketiganya membahas sejumlah instrumen pembiayaan alternatif, mulai dari obligasi daerah, pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), hingga pengelolaan ruang publik sebagai sumber pendapatan daerah.
Pramono Anung menilai pemerintah daerah harus mulai meninggalkan pola pembiayaan konvensional. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini menuntut setiap daerah mencari terobosan baru agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.
“Untuk meningkatkan APBD tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Harus ada pendekatan yang lebih inovatif atau out of the box,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Badung yang memiliki APBD sekitar Rp13 triliun. Meski tergolong besar, daerah tersebut tetap membutuhkan sumber pendanaan baru untuk mengatasi persoalan kemacetan serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Pramono menilai Badung memiliki peluang untuk menerbitkan obligasi daerah sebagaimana yang tengah dipersiapkan DKI Jakarta.
Selain obligasi, Pramono juga menjelaskan konsep pemanfaatan KLB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam skema tersebut, pengembang yang membangun gedung melebihi ketentuan diwajibkan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
Dana yang terkumpul kemudian dimanfaatkan kembali untuk pembangunan fasilitas publik dan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan kunjungannya ke Jakarta merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Bali mempelajari skema pembiayaan inovatif yang sedang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Koster, ada tiga hal utama yang menjadi fokus pembelajaran, yakni obligasi daerah, pemanfaatan koefisien bangunan dalam tata ruang, serta berbagai model pembiayaan infrastruktur di luar APBD.
Ia melihat sejumlah konsep tersebut berpotensi diterapkan di Bali, terutama dalam pemanfaatan ruang udara, pengaturan ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.
Di sisi lain, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan daerahnya menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas destinasi wisata, terutama akibat kemacetan yang semakin meningkat.
Selama ini, sejumlah proyek jalan strategis telah dibangun melalui skema pinjaman dan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun ke depan, Pemerintah Kabupaten Badung mulai membuka peluang memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pendanaan.
Adi berharap langkah tersebut mendapat dukungan regulasi dari pemerintah pusat sehingga implementasinya dapat berjalan optimal dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Bali.
(dn)
