Supremasi Hukum Dipertanyakan! Kasus Plat Gantung Anggota DPRD Sinjai Mandek, Aktivis Ancam Turun Aksi
Makassar, 7/9/25 – Dugaan kasus plat gantung yang menyeret nama salah satu anggota DPRD Kabupaten Sinjai kembali menuai sorotan tajam. Aktivis pemerhati hukum Sulawesi Selatan menuding Polda Sulsel, khususnya Direskrimum, lamban dan tumpul dalam penegakan hukum.
Wahid, Jenderal Lapangan Aliansi Pemerhati Hukum Sulsel, dengan tegas mempertanyakan keseriusan aparat kepolisian. Menurutnya, laporan terkait kasus dugaan plat gantung sudah berbulan-bulan dilayangkan, namun hingga kini publik tak kunjung mendapat kepastian hukum.
“Direskrimum Polda Sulsel terlihat tumpul bila berhadapan dengan pejabat. Padahal supremasi hukum seharusnya berlaku untuk semua, tidak pandang bulu,” kecam Wahid.
Kasus ini sendiri mencuat usai oknum anggota DPRD Sinjai dari fraksi PKB mengalami kecelakaan di Kecamatan Sinjai Timur. Dari insiden itu, terbongkar dugaan penggunaan plat gantung pada mobil sang legislator.
Ironisnya, Kasat Lantas Polres Sinjai kala itu bahkan mengakui secara terbuka bahwa plat nomor kendaraan yang dipakai oknum DPRD tersebut memang plat gantung ilegal.
Meski bukti dan fakta lapangan sudah gamblang, hingga kini belum ada langkah tegas dari aparat penegak hukum. Hal ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa ada “perlindungan khusus” terhadap pejabat yang diduga melanggar hukum.
Wahid menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Kami dari Aliansi Pemerhati Hukum Sulawesi Selatan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Mapolda Sulsel, sebagai tindak lanjut dari aksi sebelumnya. Publik berhak mendapat transparansi dan kepastian hukum,” tegasnya.
Kasus ini pun kian menambah daftar panjang dugaan “tebang pilih” penegakan hukum di Sulawesi Selatan.
