Selasa, 21 Juli 2026

Rupiah Tembus Rekor Terburuk Rp18.095 per Dolar AS, Sinyal Bahaya Ekonomi di Era Prabowo

Dini Hutami Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:58 WIB
Ukuran Teks
Lihat Galeri Foto (1)
Gambar ilustrasi. Gemini ai.

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat hingga menembus level psikologis yang sangat mengkhawatirkan.

Pada perdagangan hari ini, Sabtu (6/6/2026), mata uang Garuda terpuruk ke posisi Rp18.095 per Dolar AS. Angka ini mencatatkan rekor terendah baru sepanjang sejarah sekaligus menjadi ujian paling krusial bagi tim ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik.

​Perjalanan Rupiah dalam satu setengah tahun terakhir dipenuhi oleh volatilitas tinggi. Sempat menunjukkan stabilitas di awal masa jabatan karena optimisme transisi politik, Rupiah perlahan tapi pasti terus melemah.

Kombinasi dari beban fiskal dalam negeri untuk mendanai program-program strategis berskala besar serta ketidakpastian geopolitik global dinilai menjadi pemicu utama ambruknya nilai tukar hingga melewati batas Rp18.000.

​Analisis Pengamat: Defisit Kembar dan Sentimen Pasar yang Rapuh

​Andika Wiratama, Analis Senior dari Center for Economic Studies (CES), menyebutkan bahwa situasi saat ini sudah memasuki zona merah yang memerlukan intervensi luar biasa.

​”Angka Rp18.095 ini bukan lagi sekadar fluktuasi musiman, melainkan cerminan dari rapuhnya sentimen pasar terhadap ketahanan fiskal kita. Pasar melihat realisasi belanja negara untuk program-program janji kampanye Prabowo sangat agresif, sementara penyerapan pendapatan negara tidak sebanding. Di sisi lain, kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lama di AS menguras likuiditas Dolar dari pasar domestik kita secara masif,” ujar Andika saat dihubungi Sabtu, (6/6)

 

​Menurutnya, jika Bank Indonesia dan pemerintah tidak segera menyelaraskan langkah darurat, risiko pelemahan yang lebih dalam masih sangat terbuka.

​Jeritan Sektor Riil: Biaya Produksi Tak Lagi Masuk Akal

​Dampak dari kejatuhan Rupiah ini langsung menghantam jantung sektor riil, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.

​Sari Dewi, pemilik UMKM konveksi dan tekstil di Bandung, mengaku pasrah dengan lonjakan biaya modal yang terjadi dalam hitungan minggu.

​”Waktu Rupiah masih di angka Rp16.000-an saja nafas kami sudah tersengal-sengal. Sekarang, begitu menyentuh Rp18.095, ini sudah tidak masuk akal lagi. Harga benang dan kain impor naik gila-gilaan. Kami berada di posisi dilematis: kalau harga produk dinaikkan, barang tidak laku karena daya beli masyarakat juga sedang jatuh. Kalau tidak dinaikkan, kami gulung tikar,” ungkap Sari dengan nada getir.

​Analisis Dampak Buruk Ambruknya Rupiah ke Level Rp18.095

​Pelemahan Rupiah yang sangat drastis ini membawa dampak berantai (domino effect) yang sangat merugikan bagi perekonomian nasional:

  • Lonjakan Inflasi Barang Impor (Imported Inflation): Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk bahan pangan pokok (seperti gandum, kedelai, dan gula) serta bahan baku industri. Dengan kurs Rp18.095, harga barang-barang tersebut di tingkat konsumen akan melonjak tajam, memicu inflasi tinggi yang langsung menggerus isi dompet masyarakat kelas menengah ke bawah.
  • Ancaman Kebangkrutan Korporasi & PHK Massal: Banyak perusahaan besar di Indonesia memiliki utang luar negeri dalam bentuk Dolar AS tanpa adanya skema lindung nilai (hedging) yang memadai. Pembengkakan biaya pembayaran utang dalam mata uang Rupiah secara drastis dapat mengganggu arus kas perusahaan, memicu efisiensi ketat, hingga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
  • Agresivitas Kenaikan Suku Bunga: Bank Indonesia diprediksi akan kembali menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk menahan laju penurunan Rupiah. Dampak buruknya, suku bunga kredit perbankan (KPR, Kredit Modal Kerja, KKB) akan ikut melambung. Sektor usaha akan mengerem ekspansi, dan konsumsi masyarakat akan semakin lesu.
  • Beban APBN Membengkak: Setiap pelemahan Rupiah akan langsung meningkatkan beban subsidi energi (BBM dan listrik) serta biaya pembayaran bunga utang pemerintah dalam APBN. Hal ini berpotensi memotong alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial lainnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo kini menghadapi ujian nyata untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang kredibel dan terukur guna memulihkan kepercayaan pasar, menstabilkan Rupiah, dan memitigasi dampak buruknya terhadap masyarakat luas.(adr)

Geser Kanan
atau usap layar
Geser Kiri
Dini Hutami
Penulis Dini Hutami
Redaksi
Editor Redaksi
Sumber #

Tips Navigasi

Usap layar ke kiri atau kanan untuk membaca artikel lain.