Hendrianto, Ketua PGK OKU Timur menyampaikan, Pemuda sebagai agent of change, agent of social control dan iron stock sudah selayaknya ikut aktif dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membangun daerah lebih maju kedepan
“Pemerintah bukan hanya melauchingkan suatu program sebagai sebuah seremonial saja namun harus ada pendampingan, kontrol serta evaluasi, sepertihalnya program satu desa satu pol PP, UPTD dukcapil ini harus jelas.” Tegas Hendrianto
Dalam kesempatan yang sama Budi Tara, Selaku ketua cabang GMNI OKU Timur menegaskan minimnya peluang lapangan pekerjaan terhadap aset daerah putra putri yang potensial.
“Kalau kita tinjau bersama, OKU Timur merupakan wilayah yang tergolong strategis baik dari segi pertanian, perkebunan dan pendidikan. Tetapi mirisnya, lagi-lagi pemuda, pelajar maupun mahasiswa ketika kembali pulang tanah kelahiran merasa seperti asing ditanah kelahiran sendiri.” Ujar Budi.
Sementara Ketua PMII Kabupaten OKU Timur Mahzun Habibi menegaskan pemerintah daerah tidak pro dengan Organisasi kepemudaan mahasiswa karena pemuda dan mahasiswa tidak pernah dilibatkan dalam sidang terbuka untuk kebijakan pemerintah. Kemudian turunya anggaran pemerintah kabupaten OKU Timur seharusnya tidak mengganggu anggaran yang diperuntukan untuk organisasi khusunya organisasi kepemudaan mahasiswa.
Melanjutkan rekan rekan yang lain, Riska Febriyanti, Sekretaris IMM OKU Timur, menegaskan kepada para pemuda, mahasiswa ataupun masyarakat awam pada umumnya, untuk lebih intens mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten OKU Timur yang tidak sesuai dan harapan Masyarakat OKU Timur.
Kita memiliki HAK untuk bergerak menyampaikan aspirasi kita maka jangan pernah takut untuk menyampaikan pendapat jangan takut untuk didiskriminasi, Tentunya jadikanlah narasi ini sebagai bentuk aksi.
(Budi)
