KMPI Minta Kapolda Sulsel Tindak Dugaan Penyelundupan BBM Pertalite dari Bulukumba ke Selayar, Oknum Aparat Diduga Terlibat?
Makassar, 4 Agustus 2025 — Dugaan praktik penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dari Kabupaten Bulukumba ke Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mencuat ke publik. Informasi yang dihimpun Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) menyebutkan, BBM tersebut diduga kuat disuplai dari salah satu SPBU di Bulukumba dan diduga dikirim secara ilegal melalui Pelabuhan Bira menggunakan mobil pick-up dan truk yang telah dimodifikasi.
Pengiriman BBM ini disebut dilakukan secara terorganisir dan sistematis. Ironisnya, aktivitas tersebut diduga melibatkan oknum aparat dari institusi yang seharusnya mengawasi dan menindak. Sejumlah narasumber menyebut, para pelaku penyelundupan diduga menyetor sejumlah “uang pengamanan” kepada petugas pelabuhan agar kendaraan mereka bisa melintas tanpa hambatan. Lebih dari itu, muncul pula dugaan adanya setoran rutin kepada oknum di Polres Pelabuhan maupun Polres Kepulauan Selayar untuk menjamin kelancaran distribusi ilegal tersebut.
Temuan ini sangat bertolak belakang dengan komitmen Kapolda Sulawesi Selatan yang secara terbuka menyatakan perang terhadap mafia BBM. Dalam berbagai kesempatan, Kapolda telah menegaskan bahwa penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi tidak boleh ditoleransi dan memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pengawasan serta penindakan tegas.
Sebagai pembanding, Polres Sinjai beberapa waktu lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lima unit mobil pick-up bermuatan BBM jenis solar yang hendak dibawa ke Morowali, Sulawesi Tengah. Keberhasilan tersebut seharusnya menjadi standar bagi seluruh jajaran kepolisian di Sulsel.
Namun, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik ilegal dari Bulukumba ke Selayar justru menjadi preseden buruk dan mencoreng upaya pemberantasan mafia BBM. Bila benar, hal ini menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Wahid, Jenderal Lapangan KMPI Sulsel, mendesak Kapolda untuk segera mengambil langkah serius. “Kami meminta agar informasi ini segera ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Tidak boleh ada tebang pilih. Semua yang terlibat, termasuk oknum aparat, harus diproses hukum untuk menjaga marwah institusi dan menjamin keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat,” tegas Wahid.
Atas dasar itu, KMPI secara resmi melayangkan ultimatum kepada aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Sulawesi Selatan, untuk turun tangan langsung menangani kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi.
