GMPK Sulsel Mendesak Kapolres Luwu Timur Agar memberantas mafia BBM di Kabupaten Luwu Timur APH jangan Tutup Mata
Penyelewengan BBM Solar subsidi di Sulawesi Selatan tak kunjung menemui titik akhir. Di tengah upaya pemerintah memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, praktik ilegal masih berlangsung di bawah permukaan terkhusnya di kabupaten Luwu Timur
Para pelaku yang semestinya dihukum justru seringkali tak tersentuh, menimbulkan pertanyaan besar tentang keberpihakan hukum dan keberanian aparat penegak keadilan.
GPMK SULSEL menerangkan Tentang BBM Solar subsidi memegang peranan vital dalam mendukung kehidupan ekonomi masyarakat kecil di Sulsel. Nelayan, petani, hingga sopir angkutan umum sangat bergantung pada ketersediaan Solar dengan harga terjangkau.
Namun sayangnya, di balik niat mulia subsidi tersebut, muncul celah yang dimanfaatkan segelintir orang demi keuntungan pribadi.
Modus penyelewengan yang dilakukan tergolong sistematis. Mulai dari pemalsuan surat rekomendasi kelompok nelayan, pengisian BBM menggunakan tangki modifikasi, hingga penyimpanan dalam gudang ilegal sebelum dijual kembali ke sektor industri dengan harga tinggi yang di duga marak terjadi di Kabupaten Luwu Timur
Semua dilakukan dengan rapi, membuat pelacakan menjadi sulit tanpa kerja intelijen yang kuat. Di balik jaringan ini, kuat dugaan adanya keterlibatan para pemodal besar, oknum aparat, bahkan pejabat yang semestinya menjadi garda terdepan pemberantasan kejahatan. Struktur mafia solar ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki sistem pelindung dan jaringan distribusi ilegal yang tertata dengan baik.
Pengawasan dari lembaga terkait seperti Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah pun tampak belum efektif.
Banyak titik distribusi BBM yang tidak terpantau dan di Awasi denganoptimal di . tidak adanya transparansi data dan lemahnya sistem pelaporan memperparah situasi. Ketika lembaga pengawas tak mampu berfungsi maksimal, ruang gerak mafia makin leluasa.
Akibat dari praktik ini dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Banyak nelayan dan petani mengeluhkan kelangkaan solar di SPBU. Kalaupun ada, antrean panjang dan harga tinggi di tingkat pengecer menjadi pemandangan yang umum.
GPMK SULSEL Penyelewengan ini jelas merampas hak mereka yang seharusnya dilindungi negara. Secara hukum, praktik penyelewengan BBM subsidi melanggar sejumlah undang-undang dan peraturan. Proses hukum yang lambat dan penuh kompromi membuat publik kian apatis terhadap penegakan keadilan di sektor energi.
Tantangan dalam penegakan hukum terhadap mafia solar tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam sistem itu sendiri.
Penegak hukum kami harap jangan tutup mata melihat meraknya Dugaan Mafia Di kabupaten Luwu timur dan meminta untuk Berantas Semua Mafia BBM di kabupaten Luwu Timur dari aktor-aktor kuat yang membekingi
Dan kami juga berharap Kapolres Baru Luwu Tomur segera mengambil sikap tegas. Reformasi sistem distribusi BBM bersubsidi dan digitalisasi pengawasan perlu digerakkan secara masif. Penindakan hukum harus menyasar hingga ke aktor intelektual di balik layar, bukan hanya pelaksana lapangan.
Bila Meraknya Mafia BBM di kabupaten Luwu timur terus kalah oleh mafia BBM, maka penderitaan rakyat kecil akan semakin dalam, dan kepercayaan terhadap hukum
Maka dari itu kami medesak Kapolres Luwu Timur agar memberantad Mafia BBM di Luwu Timur serta lakukan pengawadan danperiksa semua cctv di setiap SPBU di kabupten Luwu Timur dan kami berharap Polres Luwu Timur Untuk menegakkan supremasi Hukum di Kabupaten Luwu Timur sampai ke akar-akarnya
GPMK SUL-SEL dalam waktu dekat ini kami akan melakukan Aksi demonstarsi di Mapolda Sul-Sel
