OKU Timur– Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024, dÌbayangi dengan adanya dinasti politik baik di tingkat provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur), kabupaten (Bupati/Wakil Bupati) maupun tingkat kota (Walikota/Wakil Walikota).
Banyak masyarakat yang menentang adanya politik dinasti, karena dapat menghancurkan bahkan mematikan proses demokrasi di tanah air.
Kondisi ini salah satunya terjadi Kabupaten OKU Timur. DÌmana Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur yang menjabat saat ini merupakan adik dan keturunan dari Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.
Bupati saat ini yang dÌjabat Ir H Lanosin merupakan adik kandung mantan Gubermur Sumsel H Herman Deru yang juga dua periode menjabat Bupati OKU Timur.
Begitu juga dengan Wakil Bupati OKU Timur saat ini HM Adi Nugraha Purna Yudha, merupakan anak kandung KH Kholid Mawardi SSos yang dua periode menjabat Wakil Bupati dan menjabat Bupati satu periode.
Menurut Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, H Leo Budi Rachmadi SE, politik dinasti sah-sah saja sepanjang membawa manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.
Namun diakuinya, banyak juga dinasti politik yang justru merugikan masyarakat, sehingga mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
“Dinasti politik sah-sah saja, sepanjang itu baik. Tapi yang ada sekarang dinasti politik banyak menghalalkan segala cara. Dinasti politik juga menjadi ajang korupsi, kolusi, nepotisme yang sangat merugikan. Kalau ini yang terjadi maka tunggula kehancuran akan terjadi,” ujar Leo.
Ketua LSM KAMPUD OKU Timur kritik dinasti politik di OKU Timur
Sementara itu, Ketua LSM KAMPUD OKU Timur, Muhammad Obrin SSos menambahkan, dinasti politik seperti yang terjadi di OKU Timur sangatlah tidak baik untuk di terapkan dalam sebuah negara yang menganut asas demokrasi. Menurut Obrin, pada prinsipnya demokrasi yang tertinggi hanya ada di suara rakyat.
“Jika politik dinasti terjadi, maka prinsip demokrasi tertinggi ada di suara rakyat akan hilang. Salah satu penyebabnya yaitu jika kekuasaan tersebut hanya berputar di keturunan atau golongan tertentu. Apabila ini terjadi maka akan hilangnya kebebasan dan kesempatan anak cucu kita yang mampu dan berkompeten di massa depan nanti,” jelas Obrin.
Untuk itu dirinya mengajak pada seluruh masyarakat OKU Timur untuk lebih cerdas lagi dalam memberikan Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia pada saat ini.
“Jangan biarkan dinasti politik terjadi. Pilihlah calon yang berpihak pada masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ajak Obrin. (Rel/BF)
