Manggari-Ruteng Desak Audit Pengelolaan Keuangan MI Amanah Ruteng, Diduga Gaji Honorer Tidak Dibayar.
RUTENG- Hal ini bermula dari informasi tentang penerimaan dana bos Madrasah Ibtidaiyah (MI) Amanah Ruteng tahun 2024/2025 dengan data siswa sejumlah 385 siwa dikalikan dengan penerimaan dana Bos per siswa sejumlah Rp. 1.100.000,00. Total dana Bos yang diterima sekolah sebanyak Rp. 423.500.000/tahun.
Tak hanya itu, penerimaan dana komite tahun 2024/2025 dengan data siswa sejumlah 385 siswa dikalikan jumlah pembayaran iuran rutin siswa perbulan adalah Rp. 70.000’00/siswa, maka didapat dana SPP dalam setahun adalah sebesar Rp. 323.400.000,00/Tahun.
Penerimaan uang MI Amanah Ruteng dalam setahun sejumlah RP. 746.900.000. Namun, meski memiliki pemasukan melimpah, sekolah ini justru tidak membayar gaji 13 tenaga honorer, termasuk guru dan pegawai.
Dugaan korupsi ini diungkap oleh informan yang merupakan honorer dilembaga tersebut. Kepada media ini melalui rilis tertulisnya, ia menyampaikan bahwa ditengah keluhan para tenaga pendidik, pihak yayasan dan Kepala Madrasah berinisial ST justru lebih fokus menggenjot pembangunan ruang kelas baru.
“Kepala sekolah dan pihak Yayasan hanya fokus menggenjot pembangunan ruang kelas baru tanpa memikirkan gaji honorer yang belum dibayar” ungkap informan yang meminta identitasnya dirahasiakan (03/03/2025) malam hari.
Tak hanya itu, Ia membeberkan bahwa sesuai ketetapan komite, setiap siswa diwajibkan membayar Rp 70.000 per bulan, namun dana tersebut diduga dialirkan sebanyak 40% atau Rp 184.800.000 per tahun untuk pembangunan sekolah, sementara 30% atau Rp 138.600.000 per tahun mengalir ke Yayasan dan kolega, tanpa kejelasan penggunaannya.
Hingga saat ini, tidak ada transparansi mengenai bagaimana dana tersebut dikelola, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan tenaga pendidik.
“Dengan aliran dana yang begitu besar, banyak pihak mempertanyakan apakah MI Amanah Ruteng telah menjadi “surga tersembunyi” bagi oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari pungutan yang seharusnya digunakan untuk kemajuan pendidikan dan gaji bagi guru dan pegawai honorer” tegasnya
*Gaji Honorer Terabaikan*
Pengelolaan keuangan yang tidak transparan di MI Amanah Ruteng, Komite sekolah yang seharusnya berperan mendukung operasional justru diduga menjadi beban finansial bagi sekolah.
Seluruh pembangunan ruang belajar di MI Amanah Ruteng selama ini murni berasal dari bantuan pemerintah daerah maupun Kementerian Agama (Kemenag), tanpa kontribusi nyata dari yayasan.
Namun, alih-alih membantu operasional dan kesejahteraan tenaga honorer, komite justru membebani sekolah dengan utang yang terus membengkak.
Setiap pencairan Dana BOS, sekolah wajib membayar utang kepada komite yang kini mencapai Rp 150.000.000 untuk periode 2024/2025. Jumlah ini terus bertambah setiap tahun, membuat sekolah lebih sibuk melunasi utang ketimbang meningkatkan kesejahteraan guru atau memperbaiki fasilitas pendidikan.
Di sisi lain, nasib tenaga honorer semakin terabaikan. Gaji mereka tak dibayarkan dengan layak, namun tuntutan kerja terus meningkat. Jika ada yang berani bersuara, ancaman pemecatan langsung menghadang di depan mata.
Ironisnya, yayasan dan pimpinan MI Amanah Ruteng justru terus memaksakan pembangunan proyek dengan alasan memenuhi kebutuhan sekolah. Padahal, dana sekolah kerap digunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya pembangunan, sambil menunggu bantuan daerah yang dijanjikan.
Ketika dana bantuan akhirnya cair, sejumlah uang yang sebelumnya digunakan sekolah diganti oleh pemegang proyek.
Namun, anehnya, setelah uang tersebut dikembalikan, tidak ada yang mengetahui ke mana dana itu mengalir. Jika pembangunan didanai oleh bantuan tanpa harus mengeluarkan dana sekolah, ke mana perginya uang yang sudah dipakai sebelumnya?
Sejumlah pihak mendesak audit menyeluruh dan investigasi mendalam agar sekolah tidak terus menjadi “ladang basah” bagi segelintir oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yayasan dan kepala madrasah belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ini.(*)
