Abdul Qadir Baraja Sang Khalifah dari Khilafatul Muslimin

Abdul Qadir Baraja

Oleh: KH. Ahmad Ishomuddin

Saya membuka aplikasi Google Map untuk mengukur jarak dan waktu tempuh dari titik koordinat tempat tinggal saya menuju Kantor Pusat Khilafatul Muslimin. Jaraknya hanya 8,3 km, sedang waktu tempuhnya dengan bermobil hanya sekitar 17 menit. Kantor Pusat Khilafatul Muslimin di Teluk Betung, Lampung itu tidak begitu jauh dari rumah saya. Saat saya belanja ikan di Pasar Gudang Lelang, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung saya pasti melintasi tempat tersebut.

Sebagai Kantor Pusat Khilafatul Muslimin jangan pernah membayangkan bahwa gedungnya megah bagai istana modern yang indah seperti layaknya di sebuah ibu kota negara, ternyata bentuknya sangat sederhana, seperti kurang terawat karena kekurangan dana. Tentu tidak punya anggaran untuk membangun infrastruktur seperti jalan-jalan tol, jembatan dan sebagainya untuk menambah kemakmuran rakyat. Iuran dari jamaahnya juga tidak ada yang mengaudit, diterima berapa dan untuk apa. Di dalamnya ada masjid yang terlihat dari tepi jalan juga dalam bentuk amat sederhana. Sama sekali tidak bisa dibanggakan oleh umat Islam di Kota Bandar Lampung sendiri, kalah megah dengan masjid-masjid besar di sekitarnya. Namun demikian jangan dulu diremehkan, di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin itulah Abdul Qadir Baraja, Sang Khalifah atau Amirul Mu’minin itu beraktifitas menyebarkan visi-misinya atau lebih tepat ingin mewujudkan “mimpi”nya untuk mendirikan negara berbentuk Khilafah Islamiyah, sebagaimana yang juga diupayakan oleh Hizbut Tahrir (HT) dan ISIS.

Abdul Qadir Baraja punya nama alias, yaitu Abu Hasan alias Saifullah. Ia adalah teman dan masih punya hubungan famili dengan Abu Bakar Ba’asyir yang juga punya nama alias, yaitu Ustadz Abdus Shomad (UAS 😀). Mereka berdua sudah berteman sejak di Pesantren Gontor. Abdul Qadir Baraja, seorang aktifis Darul Islam (DI) dari Lampung ini pernah melarikan diri, kabur, dari kejaran aparat keamanan dan sempat bersembunyi di Jakarta lalu menuju Pesantren a-Mukmin atau terkenal dengan Pesantren Ngruki, Solo. Kedatangan Abdul Qadir Baraja disambut gembira oleh Abu Bakar Ba’asyir karena ia dinilai bisa menggantikan posisi Abdullah Sungkar sebagai guru di pesantren tersebut. Ia kabur karena diburu aparat Kodim Surakarta. Sungkar adalah seorang penceramah “keras” yang pada 1976 menyerukan penegakan syariah islamiyyah dan menolak semua hukum buatan manusia. Ia menyatakan Pancasila buatan manusia sehingga tidak ada artinya dibandingkan al-Qur’an yang adalah wahyu Ilahi.

Abdul Qadir Baraja pernah menulis buku berjudul “Hijrah dan Jihad” yang menjadi rujukan DI se-Jawa Tengah. Gerakan DI merambah Yogyakarta, pada 1978 Tolkah Mansur, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga adalah orang pertama yang bergabung dengan DI dan berhasil merekrut Yusuf Latief, teman kuliahnya, untuk berkunjung ke Pesantren Ngruki. Latief bergabung dengan DI dibai’at oleh Baraja lalu dipertemukan dengan Ba’asyir dan ia ditugasi untuk merekrut anggota DI di Yogyakarta. Bersama Abdullah Umar, sahabatnya, Abdul Qadir Baraja aktif melakukan pembinaan anggota DI di Yogyakarta sejak Juni 1978.

Saya belum tahu apa sebab utamanya, yang pasti di kemudian hari Abdul Qadir Baraja sepertinya pecah kongsi dari DI. Ia kini telah berubah menjadi seorang “khalifah” atau “amirul mukminin” dari faksi Khilafatul Muslimin yang tentu saja tidak mengakui eksistensi NKRI. Khilafatul Muslimin kini begitu bebas melalukan kegiatan apa saja untuk mengkampanyekan Khilafah Islamiyah. Aparat pemerintah yang berwenang nampaknya bagai tidak peduli, membiarkannya sejak lama, tidak ada tindakan berarti, tidak ada yang “berani” mencegahnya, apalagi membubarkan kegiatan mereka yang jelas-jelas melanggar konstitusi, yakni berjuang untuk merubah NKRI ke dalam bentuk Khilafah Islamiyyah. Dan Khilafatul Muslimin yang anti terhadap demokrasi itu pun diberi kebebasan seluas-luasnya di negara demokrasi kita ini untuk sedikit demi sedikit merusak dan meruntuhkan pilar-pilar rumah besar kita, Indonesia.

Siapakah sesungguhnya yang serius bertanggungjawab untuk mengurusi masa depan Persatuan Indonesia?