Bekasi – Mosi Tidak Percaya Tirta Bhagasasi menjadi sorotan setelah gelombang penolakan mengguncang Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi. Ratusan karyawan secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya kepada Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi, Daud Husin, dengan membentangkan spanduk besar yang kemudian dipenuhi tanda tangan sebagai simbol penolakan terhadap kepemimpinan saat ini.
Aksi yang berlangsung di kantor pusat Perumda Tirta Bhagasasi pada Selasa (21/7/2026) itu menjadi puncak akumulasi kekecewaan para pegawai terhadap sejumlah kebijakan manajemen yang dinilai merugikan. Tak hanya menyampaikan aspirasi, para karyawan juga memperingatkan akan menggelar aksi mogok kerja apabila tuntutan mereka tidak segera mendapat respons dari Kuasa Pemilik Modal (KPM).
Salah satu kebijakan yang dipersoalkan adalah penghapusan uang lembur yang selama ini menjadi hak pegawai, khususnya petugas lapangan yang harus bekerja di luar jam operasional untuk memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja dan memicu keresahan di lingkungan perusahaan.
Menanggapi aksi tersebut, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan akan melakukan evaluasi terhadap Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi. Evaluasi akan dilakukan secara prosedural dengan mengacu pada hasil kajian yang sedang disusun Dewan Pengawas (Dewas).
“Saya akan melakukan evaluasi kepada yang bersangkutan dengan berpedoman pada hasil kajian yang sedang disusun dewan pengawas,” kata Asep di Cikarang, Selasa. (21/7/2026).
Selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), Asep menilai dinamika yang terjadi di internal perusahaan daerah tersebut perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, muncul indikasi persoalan komunikasi dan soliditas di lingkungan manajemen yang harus segera dibenahi demi menjaga kinerja perusahaan.
Asep mengaku belum mengetahui secara rinci akar persoalan yang memicu aksi para pegawai. Namun, ia mengaku terkejut ketika mengetahui adanya pembentangan spanduk mosi tidak percaya yang menyita perhatian publik.
Ia menegaskan seluruh proses evaluasi akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Dewan Pengawas diminta menyusun kajian secara komprehensif sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan terhadap jajaran direksi.
“Yang penting menurut saya, Dewas buat kajian, kajiannya sampaikan ke saya untuk saya baca langsung. Ada evaluasi nanti, biar kita prosedural,” ujarnya.
Sejumlah Kebijakan Dipersoalkan
Dalam surat pernyataan yang disampaikan kepada Kuasa Pemilik Modal, pegawai membeberkan sejumlah alasan yang menjadi dasar mosi tidak percaya terhadap Direktur Umum.
Mereka menilai berbagai kebijakan yang diambil selama ini tidak didasarkan pada kajian yang memadai sehingga menimbulkan keresahan, memengaruhi kondisi psikologis pegawai, menurunkan motivasi kerja, hingga berdampak terhadap kinerja organisasi.
Pegawai juga menyoroti sulitnya koordinasi dan komunikasi dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dinilai menghambat penyampaian informasi, pelaksanaan tugas, serta penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan perusahaan.
Selain itu, gaya kepemimpinan Direktur Umum dianggap belum mampu membangun konsolidasi internal. Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu kebocoran informasi perusahaan sekaligus menurunkan soliditas organisasi.
Dalam dokumen yang sama, pegawai turut menyinggung adanya dugaan konflik kepentingan antara Direktur Umum dengan salah satu perusahaan atau mitra kerja selama menjabat. Mereka meminta persoalan tersebut diklarifikasi dan diperiksa oleh pihak berwenang sesuai ketentuan hukum dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Soroti Polemik Penyerahan Aset
Aksi solidaritas pegawai juga menyinggung polemik penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi. Mereka menilai terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan kesepakatan setelah Direktur Umum disebut melakukan penghapusan menggunakan Tip-Ex terhadap parafnya sendiri pada dokumen resmi.
Menurut pegawai, tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap program strategis pengalihan aset wilayah pelayanan Cabang Bekasi Kota dan Cabang Pondok Ungu. Kondisi itu dinilai turut berdampak terhadap citra, kredibilitas, dan kehormatan Perumda Tirta Bhagasasi yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Tak hanya itu, pegawai juga menilai kebijakan perusahaan kurang transparan karena dasar pertimbangan, tujuan, maupun dampak kebijakan tidak disampaikan secara terbuka kepada pegawai maupun pejabat struktural.
Mereka juga mempersoalkan sejumlah kebijakan yang dinilai mengurangi hak-hak pegawai tanpa penjelasan memadai sehingga memunculkan ketidakpastian, keresahan, dan menurunkan kepercayaan terhadap manajemen perusahaan.
Melalui surat pernyataan tersebut, pegawai meminta Plt. Bupati Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh fakta dan kronologi yang menjadi dasar penyampaian mosi tidak percaya. Mereka juga berharap Dewan Pengawas dilibatkan sesuai kewenangan, mengambil langkah berdasarkan hasil pemeriksaan, serta memfasilitasi dialog dengan perwakilan pegawai agar persoalan dapat diselesaikan secara terbuka.
Manajemen Pastikan Layanan Tetap Normal
Sementara itu, manajemen Perumda Tirta Bhagasasi melalui Humas menyatakan menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan sejumlah pegawai sebagai bagian dari hak menyampaikan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manajemen menegaskan aspirasi tersebut akan disikapi secara terbuka, proporsional, dan melalui mekanisme komunikasi yang konstruktif. Seluruh masukan dari pegawai akan menjadi bahan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perumda Tirta Bhagasasi juga memastikan aksi penyampaian aspirasi tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada pelanggan. Seluruh layanan administrasi maupun distribusi air bersih tetap berjalan normal.
Manajemen mengajak seluruh insan Perumda Tirta Bhagasasi menjaga kondusivitas, profesionalisme, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan setiap perbedaan pandangan demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Selain itu, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, serta tetap mengutamakan pelayanan kepada pelanggan. Manajemen juga mengimbau seluruh pihak menghormati proses yang sedang berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar situasi tetap kondusif.(*/dn)
