Berita

Skandal MBG Sinjai: 8 Dapur, Hanya Satu Bersertifikat Higienis? KMPI SUL SEL Desak Bongkar Tuntas

×

Skandal MBG Sinjai: 8 Dapur, Hanya Satu Bersertifikat Higienis? KMPI SUL SEL Desak Bongkar Tuntas

Sebarkan artikel ini

Skandal MBG Sinjai: 8 Dapur, Hanya Satu Bersertifikat Higienis? KMPI SUL SEL Desak Bongkar Tuntas

 

Sinjai –Proletarmedia.com Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang semestinya menjadi solusi rakyat, justru dinodai dugaan praktik asal-asalan di Kabupaten Sinjai. Fakta mengejutkan terkuak: dari delapan dapur penyedia makanan, diduga hanya satu yang memiliki sertifikasi higienis resmi.

 

Komite Merah Putih Indonesia Sulawesi Selatan (KMPI SUL SEL) menilai kondisi ini sangat fatal dan berpotensi membahayakan masyarakat. Jika benar adanya, maka distribusi makanan kepada siswa dan warga rawan menimbulkan masalah serius, mulai dari keracunan massal hingga tercemarnya nama baik program prioritas nasional.

 

Wahid, Koordinator Aksi KMPI SUL SEL, dengan lantang menyuarakan kekecewaan:

 

“Program MBG ini bukan proyek main-main, ini amanah presiden untuk rakyat. Jika dapurnya tidak bersertifikat higienis, berarti pemerintah daerah membiarkan rakyat mengonsumsi makanan yang tidak jelas kualitasnya. Ini skandal yang harus dibongkar tuntas!”

 

Lebih jauh, Wahid menegaskan bahwa Sinjai harus bersih dari praktek-praktek culas yang hanya mencari keuntungan dari program nasional.

 

“Kami mendesak aparat penegak hukum, Dinas Kesehatan, hingga BPK turun tangan. Jangan tunggu ada korban keracunan dulu baru ribut. Evaluasi total MBG di Sinjai sekarang juga!”

 

Sorotan tajam ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin sebuah program sebesar MBG dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat? Apakah ada unsur kelalaian, atau bahkan permainan di balik pengadaan dapur tersebut?

 

Publik menanti langkah tegas pemerintah daerah dan aparat terkait. Sebab jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya Sinjai yang tercoreng, tapi juga kredibilitas program nasional Presiden Prabowo.