BeritaPolri

Aliansi Pemerhati Hukum Bakal Gelar Aksi di Mapolres Sinjai Saat Hari Bhayangkara: Desak Penyelidikan SPBU dan Pabrik Porang

×

Aliansi Pemerhati Hukum Bakal Gelar Aksi di Mapolres Sinjai Saat Hari Bhayangkara: Desak Penyelidikan SPBU dan Pabrik Porang

Sebarkan artikel ini

Aliansi Pemerhati Hukum Bakal Gelar Aksi di Mapolres Sinjai Saat Hari Bhayangkara: Desak Penyelidikan SPBU dan Pabrik Porang

Sinjai, 29 Juni 2025 — Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara, Aliansi Pemerhati Hukum Sulawesi Selatan menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Sinjai pada 30 Juni dan 1 Juli 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk tekanan publik terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum yang hingga kini belum ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Wahid, Jenderal Lapangan Aliansi Pemerhati Hukum, menegaskan bahwa aksi ini membawa dua isu utama: dugaan mafia BBM di dua SPBU wilayah Sinjai, serta pembabatan mangrove terkait proyek pembangunan pabrik porang di pesisir Sinjai Utara.

> “Kami meminta Satreskrim Polres Sinjai segera memeriksa dua SPBU, yakni SPBU di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, dan SPBU Litha yang berada di samping Polsek Sinjai Utara. Ada dugaan kuat praktik pengisian solar bersubsidi ke dalam jeriken menggunakan mobil pickup untuk kepentingan ilegal,” ujar Wahid.

 

Aliansi meminta agar Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Sinjai turun tangan untuk mengaudit dokumen dan memeriksa CCTV di dua SPBU tersebut. Mereka menilai pembiaran atas praktik tersebut hanya akan memperkuat jaringan mafia BBM di daerah.

Selain isu BBM, aksi juga menyoroti proyek pembangunan pabrik porang di kawasan pesisir Sinjai Utara yang dinilai merusak lingkungan. Arinal Hidayat, Koordinator Lapangan aksi, menyebut bahwa proyek tersebut telah menyebabkan pembabatan ekosistem mangrove secara masif.

> “Kami menduga kuat ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam pembukaan kembali aktivitas proyek yang sebelumnya sempat disegel. Anehnya, garis polisi yang terpasang tiba-tiba dicabut, dan pengerjaan kembali dilanjutkan menggunakan material yang diduga berasal dari tambang ilegal,” ungkap Arinal.

 

Aliansi menilai bahwa diamnya pihak kepolisian terhadap permasalahan tersebut mencederai semangat reformasi hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

> “Momentum Hari Bhayangkara seharusnya menjadi refleksi penegakan hukum yang adil, bukan sekadar seremoni. Kami akan turun dua hari berturut-turut untuk memastikan Polres Sinjai tidak terus menutup mata,” pungkas Wahid.