Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) agar memperkuat langkah mitigasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai mendesak, khususnya di wilayah Sumatera Selatan yang hampir selalu mengalami kejadian serupa setiap kali musim kemarau tiba.
Menurut Usman, pemerintah seharusnya sudah memiliki pola penanganan yang efektif mengingat karhutla kerap melanda titik lokasi yang sama dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa upaya pencegahan harus diprioritaskan ketimbang sekadar menangani api setelah kebakaran meluas.
“Karhutla ini terjadi hampir setiap tahun dan bahkan di lokasi yang sama. Seharusnya Kementerian Kehutanan sudah memiliki langkah antisipasi sejak awal sehingga kebakaran bisa dicegah sebelum meluas,” ujar Usman Husin, dikutip pada Sabtu (8/8/2026).
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menyampaikan bahwa pencegahan dini wajib ditopang oleh koordinasi yang erat antara Kemenhut, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut krusial untuk memetakan kawasan yang rawan, mengintensifkan patroli, serta merumuskan langkah antisipasi sebelum puncak musim kemarau datang.
“Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait harus diperkuat. Pencegahan sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi,” ucapnya.
Selain penguatan pencegahan, Usman juga mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai wilayah yang selama ini menjadi langganan titik rawan karhutla. Evaluasi ini diharapkan mampu membuat pola penanganan ke depan menjadi lebih terarah dan tidak berulang secara terus-menerus.
Sebelumnya, pemerintah telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatera Selatan sebagai upaya mempercepat penanganan potensi karhutla. Operasi pembuatan hujan buatan tersebut mulai dijalankan pada Selasa, 4 Agustus 2026, dan dijadwalkan berlangsung hingga 20 Agustus 2026 guna menekan lonjakan titik api akibat cuaca panas.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan, Ferdian Krisnanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC ini memperoleh dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“OMC mulai dilaksanakan sejak Selasa, 4 Agustus 2026. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari BNPB dan direncanakan berlangsung hingga 10 Agustus 2026,” terang Ferdian. Kendati demikian, jadwal tersebut merujuk pada rentang waktu yang dikoordinasikan dalam operasi di lapangan.
Menanggapi langkah tersebut, Usman mengapresiasi pelaksanaan OMC, namun ia mengingatkan bahwa operasi tersebut idealnya diposisikan sebagai pelengkap dalam situasi darurat. Strategi utama pemerintah, menurutnya, harus tetap bertumpu pada aspek pencegahan agar ancaman karhutla tidak terus berulang di setiap musim kemarau.
