Sulsel-Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) melakukan aksi unjuk di Jl. Sultan Alauddin Makassar, Rabu (9/07/2025). Aksi tersebut menyikapi terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia.
Massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan ” Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran” sambil bergantian melakukan orasi politik.
Dalam aksi itu, mereka menuntut agar Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon segera dicopot dari jabatannya atas pernyataannya yang mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei tahun 1998.
Jenderal lapangan, Vino dalam orasinya mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah berpotensi mengaburkan dan menghilangkan peristiwa penting.
Menurutnya penulisan ulang sejarah yang digagas oleh kementerian kebudayaan bersifat selektif dan manipulatif, dia akan menentukan mana yang ditulis dan tidak, mana yang dipakai untuk memperkuat kekuasaan yang sedang berlaku dan manipulatif karena menegasikan suara perempuan, korban dan pelanggar HAM masa lalu.
“Kami dari GRD menilai bahwa penulisan ulang sejarah yang digagas oleh pemerintah berpotensi mengaburkan peristiwa penting di masa lalu yaitu kasus pelanggaran HAM berat serta kekerasan aparat secara langsung terhadap rakyat,” ujar Vino.
Selain itu, Vino juga mengkritisi Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, atas pernyataannya yang menganggap bahwa tidak ada pemerkosaan massal di Mei 1998.
Kata Vino, pernyataan itu memberikan gambaran bahwa rencana penulisan ulang sejarah adalah upaya pemerintah untuk membersihkan diri, serta menghilangkan peristiwa kekerasan aparat keamanan terhadap penghilangan paksa aktivis.
“Kami menilai pernyataan Menteri Kebudayaan itu adalah upaya cuci tangan pemerintah dengan menghilangkan peristiwa penting melalui penulisan ulang sejarah,” tambahnya.
Lebih lanjut, GRD juga mendesak agar Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon segera dicopot dari jabatannya serta menghentikan rencana penulisan ulang sejarah yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.
“Kami dengan tegas meminta agar proyek ini dihentikan karena sudah melukai banyak pihak. Pemerintah harus hentikan proyek penulisan sejarah yang dilakukan secara sepihak,” pungkasnya.
“Kamu juga meminta agar Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon segera dicopot dari jabatannya atas pernyataannya yang telah melukai banyak pihak,” tutupnya.
*(red)
