Adian Napitupulu : Perpanjangan Masa Jabatan Presiden itu Merupakan Kehendak Rakyat atau Bukan?

Jakarta – Ngototnya sejumlah elite partai politik untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak.

Salah satu tokoh yang cukup keras mempertanyakan adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98, Adian Napitupulu.

Ia mempertanyakan argumentasi analisis big data bahwa rakyat menginginkan hal tersebut. ”Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah melalui partai politik dengan perwakilan kursi di parlemen. Melalui survei atau analisis big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha,” kata Adian, Sabtu 12 Maret 2022.

Politisi PDI Perjuangan itu melihat, apabila kehendak rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan di parlemen melalui seluruh struktur partai, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden untuk disetujui.

Pasalnya, dia mengatakan bahwa partai yang menolak wacana justru PDI Perjuangan, partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen dengan total 388 kursi, sedangkan yang setuju hanya 187.

Sebaliknya, jika kehendak rakyat diukur melalui hasil survei, Adian menggunakan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut bahwa 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Hanya 20,3 persen masyarakat setuju dengan wacana tersebut.

Artikel Lainnya
Presiden Minta Kepala Daerah Segera Distribusikan Vaksin Covid-19

”Kalau menurut Muhaimin (Ketua Umum PKB), dan Luhut Binsar Panjaitan (Menko Maritim dan Investasi). Berdasarkan Big Data, maka kesimpulannya bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 40 persen sisanya menolak,” kata Adian.

Melihat berbanding terbaliknya hasil antara hasil survei dan analisis big data, Adian pun kembali mempertanyakan argumentasi sejumlah elite partai politik dan pejabat pemerintah yang menyuarakan wacana penundaan pemilu.

Ia mempertanyakan alat ukurnya sebagai bentuk kepercayaan dari rakyat dalam wacana penundaan pemilu.

“Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase survei pemaparannya secara lengkap oleh lembaga independen. Sementara hasil big data pemaparanya oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak independen. Dan pasti sarat kepentingan politik,” ujarnya.

Adian menilai hasil sejumlah lembaga survei nasional justru memaparkan data yang lengkap dari responden atau masyarakat. Sementara, paparan big data hanya dari pernyataan politisi atau pejabat tanpa publikasi resmi yang detail.

“Di semua media, hanya penyebutan data dari 100 juta pengguna sosial media. Dan 60 persen mendukung 40 persen menolak. Sama sekali tidak ada penyebutan data tersebut dari big data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa?,” tanya Adian.

Artikel Lainnya
12 Komisioner KPU-Bawaslu disahkan DPR

Selain itu, Adian berpandangan tidak ada paparan yang secara ilmiah dalam big data yang menjelaskan beberapa tolak ukur untuk menyimpulkan bahwa masyarakat menginginkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Atau penundaan pemilu.

“Metodeloginya bagaimana? Angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktunya berapa lama. Jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin error. Termasuk lembaga mana yang mengelola big data tersebut. Apakah lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Siber atau paparan hasil survei yang lengkap dan detail,” kata Adian.

Pilihan Editor: “JPKP Banyuasin Tawarkan Pendampingan “Si Manis” Untuk Sekolah

Sebelumnya, wacana penundaan pemilu yang berujung pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir.

Penggunaan analisis big data oleh elite politik dan pejabat yang mendukung adanya wacana penundaan pemilu. Salah satunya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya menggunakan analisis big data untuk memaparkan bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu.(*/YG)